Penyitaan Aset Pihak Ketiga Terkait TPPU Diharapkan Tak Melanggar Ketentuan Hukum

Al200finale – Maraknya kasus keberatan pihak ketiga ke Pengadilan Negeri Tipikor atas keputusan penyitaan pihak ketiga menjadi sorotan sejumlah pihak. Sejumlah praktisi dan pakar hukum menilai fenomena ini mengindikasikan adanya kesalahan prosedur penyitaan dan keputusan penyitaan aset yang terjadi selama penanganan dan penerapan undang-undang kasus korupsi dan pencucian uang. Hukum pidana Indonesia juga dinilai sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga. Apalagi terkait penyitaan aset yang dimiliki atau dikuasai pihak ketiga. Jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan maraknya gugatan perdata dapat berdampak pada buruknya persepsi penegakan hukum di Indonesia. Hal itu terungkap dalam web seminar dengan resensi buku bertema: “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beritikad Baik atas Aset dalam Kasus Pidana” yang diselenggarakan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Senin 1 Maret 2021.

Praktisi yang juga ahli hukum pidana, Patra M Zen yang merupakan salah satu informan mengatakan, penyitaan aset dalam suatu perkara seringkali dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dan hanya berdasarkan alat bukti. BAHWA keputusan untuk menyita aset; bukti atau harta benda yang diduga terkait dengan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan verifikasi.

“Majelis hakim seringkali tidak menjelaskan dasar alasan dan bukti yang menguatkan keyakinan mereka terhadap putusan penyitaan aset,” ujarnya. Hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran hak bagi pihak lain; dalam hal ini pihak ketiga dengan itikad baik dalam suatu kasus. Patra mengatakan pasal 19 UU Tipikor sebenarnya bisa menjadi jalan bagi pihak-pihak yang keberatan dengan kasus perdata. Namun, diakui bahwa hanya ada sedikit ketentuan tentang perlindungan pihak ketiga. Permasalahan lain yang menjadi permasalahan dalam pasal 19 UU Tipikor adalah definisi pihak ketiga yang beritikad baik, yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana. Berdasarkan studinya, definisi pihak ketiga dengan itikad baik – berkenaan dengan hak atas properti – properti diperoleh secara jujur dan adil.

“Tapi yang jadi persoalan, tidak pernah dipresentasikan dan diselidiki untuk membuktikan aset yang disita dalam persidangan kasus terdakwa,” ujarnya.

Harus memenuhi kriteria

Sementara itu, praktisi dan pakar hukum Juniver Girsang mengatakan pasal 19 UU Tipikor pada prinsipnya merupakan perintah aktif hakim dalam menangani keberatan. Dimana hakim dalam putusannya harus memastikan bahwa barang yang disita harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP, bersama dengan pasal 18 UU Tipikor pasal 1 yang telah menyita kriteria penyitaan barang atau aktiva. Diakui, pemahaman pihak ketiga yang beritikad baik dalam konsep hukum pidana tidak diatur secara jelas dan seringkali menimbulkan tafsir dan pemahaman yang berbeda. Namun dalam konteks TPPU, UU 8/2020 tentang TPPU mengatur bahwa pihak ketiga dapat didefinisikan dengan itikad baik sebagai pihak yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pidana; baik itu penempatan atau penempatan, pelapisan atau penyamaran dan proses integrasi atau relokasi hasil tindak pidana asal (korupsi). Menurut Juniver, pihak ketiga dengan itikad baik juga dikategorikan sebagai mereka yang tidak menyadari keberadaannya dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh penjahat. Serta tidak memiliki hubungan dan tidak berada di bawah kekuasaan atau perintah pelanggar ML.

Juniver menambahkan, Pasal 19 Tindak Pidana Korupsi memang memberikan ruang lingkup perlindungan hukum bagi pihak ketiga jika terjadi penyitaan atau penyitaan bagian, namun yang menjadi persoalan adalah belum ada hukum acara yang jelas mengatur tata cara banding terhadap pihak ketiga dalam hal penyitaannya. menjadi aset.

“Apakah ini merujuk pada proses perdata atau pidana murni? Masalah lain muncul seperti bagaimana proses satu keberatan sedang diselidiki sementara kasus utama masih berlangsung. Masalah lain juga muncul ketika dua proses peradilan atas hasil yang saling bertentangan” Pernyataan mana yang akan menjadi dijadikan referensi? ”tanya Sukabuminewsupdate.com

Di sisi lain, terdapat prinsip dalam undang-undang bahwa hukum pidana yang paling utama diterapkan. Merujuk pada ketidakcukupan hukum acara dan kriteria pihak-pihak yang beritikad baik, Juniver setuju bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik yang sah harus diusut dan dihadirkan dalam persidangan terdakwa untuk membuktikan bahwa penyitaan dilakukan terhadap dirinya. Investigasi dan bukti dilakukan bersamaan dengan proses pidana.

“Itu perlu dilakukan agar tidak ada dualisme keputusan,” ujarnya. Seperti diketahui, saat ini lebih dari 102 gugatan hukum diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta terkait penyitaan yang melibatkan ribuan pihak dalam kasus korupsi dan wanprestasi PT Asuransi Jiwasraya. Ini termasuk keberatan lebih dari 26 ribu nasabah terhadap polis asuransi PT Wanaartha yang rekening jaminannya telah disita. Gugatan juga muncul dari sejumlah investor dan perusahaan yang berinvestasi di bursa, menyusul putusan pengadilan Tipikor bahwa aset berupa saham, rekening jaminan dengan dugaan ada kaitannya dengan aliran dana dari terpidana. dalam mega-korupsi. Hingga saat ini proses sidang keberatan masih berlangsung dan belum ada yang diputuskan.